INDOFAKTANEWS.COM
SIMALUNGUN — Proses rotasi dan penempatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun kembali menuai sorotan.Sejumlah calon kepala sekolah tingkat SD dan SMP dikabarkan belum menerima Surat Keputusan (SK) penempatan meski proses pergantian jabatan disebut telah lama dibahas di internal dinas.
Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan tenaga pendidik. Beberapa sumber menyebut adanya perbedaan kepentingan di jajaran pejabat Dinas Pendidikan yang diduga mempengaruhi proses penempatan kepala sekolah di sejumlah sekolah favorit dan strategis.
Informasi yang diperoleh kru media menyebutkan, kondisi internal Dinas Pendidikan saat ini dinilai kurang kondusif. Sejumlah calon kepala sekolah mengaku bingung karena proses penempatan dinilai belum memiliki kepastian yang jelas.
“Sudah lama menunggu keputusan, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Katanya masih ada pembahasan di internal dinas terkait siapa yang ditempatkan di sekolah tertentu,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya terjadi di satu sekolah, persoalan serupa disebut berlangsung di beberapa wilayah lain di Kabupaten Simalungun. Kondisi itu bahkan mulai menjadi perbincangan di lingkungan guru karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dunia pendidikan.
Menurut sejumlah guru, keterlambatan penempatan kepala sekolah definitif dapat berdampak terhadap jalannya administrasi sekolah dan pengambilan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Mereka berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan polemik tersebut agar aktivitas pendidikan berjalan normal.
Pemerhati pendidikan Sumatera Utara, Ando Panjaitan, meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola di Dinas Pendidikan. Ia menilai proses rotasi kepala sekolah seharusnya dilakukan secara transparan dan mengutamakan profesionalisme.Menurutnya, polemik berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Karena itu, ia mendorong Bupati Simalungun, DR H Anton Achmad Saragih, mengambil langkah cepat guna mengakhiri berbagai polemik yang berkembang.
“Pendidikan adalah sektor penting. Jangan sampai persoalan internal birokrasi berdampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan kepada siswa dan masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kru media mengaku masih berupaya meminta klarifikasi dari Plt Kadi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Frits Euki Damanik terkait keterlambatan penerbitan SK rotasi kepala sekolah tersebut.
Namun pesan komfirmasi yang sampaikan tidak kunjung terkirim dan sudah dua hari pesan yang dilayangkan terlihat masih contereng satu.Nengg
