Tak Cuma Ekonomi 8 Persen, Purbaya Beberkan Syarat RI Buat Jadi Negara Maju

Kamis, 20 November 2025 – 14:30 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi keraguan sejumlah pihak perihal target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski menilai bahwa target itu merupakan langkah awal yang baik, namun Purbaya mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen itu memang belum cukup untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.

“Tapi kita juga harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun, baru ada harapan kita menjadi negara maju,” kata Purbaya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 20 November 2025.

Tanpa pemahaman ilmu ekonomi yang mumpuni, Purbaya berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu memang terkesan mustahil dicapai. Namun, Dia meyakini bahwa sebagai penganut pandangan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo, Presiden Prabowo tentunya sudah memiliki strategi sendiri yang digadang melalui prinsip ekonomi Soemitronomics.

“Saya pikir dia (Prabowo) terinspirasi oleh ajaran Soemitronomics, (prinsip ekonomi) bapaknya sendiri. Bapaknya itu orang pinter, ekonom jagoan,” ujarnya.

Dia memaparkan, Soemitronomics memiliki tiga pilar dalam menilai pertumbuhan ekonomi, antara lain yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional. “Tiga-tiganya harus ada. Kalau satu enggak ada, itu ekonominya bisa rentan,” kata Purbaya.

Melalui sejumlah program seperti misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat, Purbaya meyakini bahwa program-program itu merupakan bentuk implementasi Presiden Prabowo atas prinsip Soemitronomics yang coba diterapkannya.

Terlebih, Purbaya mengatakan bahwa program-program itu merupakan perwujudan dari upaya Presiden Prabowo, dalam memeratakan manfaat pembangunan dan menciptakan stabilitas nasional.

“Jadi kalau ada program langsung dari pemerintah, yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung sangat senang ke pemimpinnya,” kata Purbaya.

“Jadi jelas, MBG itu kan pemerataan pembangunan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga,” ujarnya.

Kebijakan Pro-UMKM Prabowo Dinilai Strategis Perkuat Ekonomi Lokal

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan besar dan asing untuk membina UMKM wujud nyata keberpihakan negara kepada pengusaha pribumi.

VIVA.co.id

20 November 2025